Pagi Bunda, kalau kita ngobrolin tentang ketahanan pangan Indonesia, biasanya yang terbayang apa sih? Harga beras, cabai, minyak, pokoknya sembako aman terkendali dengan harga yang bisa kita jangkau ya Bunda. Gak pusing dengan berita bahan pangan yang mesti impor dari luar negeri.
Pengertian dari pangan sendiri yaitu, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
Pangan merupakan kebutuhan dasar semua manusia, dan pemenuhannya jadi hak asasi rakyat Indonesia. Karena itu, diatur di Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan.
Saat menghadiri Rakornas Agraria KADIN Indonesia, saya baru tahu kalau berdasarkan data The Economist Intelligence Unit tahun 2014-2018, indeks ketahanan pangan di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, indeks ketahanan pangan di Indonesia mencapai 46,5 indeks dan di tahun 2018 mencapai 54,8 indeks. Bahkan, menurut data dari Global Food Security Index (GFSI), Indonesia berada pada peringkat ke-65 dunia dan peringkat ke-5 di ASEAN.
Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan bahwa, Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak, terlebih dengan adanya bonus demografi saat ini, namun itu saja tidak cukup. Karena butuh pengelolaan SDM yang bagus agar lebih produktif, berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sehingga mampu dalam mengelola sumber daya alam yang ada untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Rapat Koordinasi Nasional KADIN dengan tema ”Produktivitas dan Daya Saing Pertanian dan Industri Pangan” diadakan di Hotel Indonesia Kempinski. Acara yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro dan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian Ibu Musdhalifah Machmud ini, membicarakan tentang beberapa rumusan rekomendasi utk meningkatkan peningkatan produktivitas, daya saing pertanian, industri pangan, serta bagaimana membuat kemitraan antara pemerintah dan pengusaha di masa mendatang.
Turut hadir di Rakornas, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja. “Sedikitnya ada 3 hal yang akan menjadi fokus pembahasan dan akan dijadikan masukan kepada pemerintah, yakni, peningkatan produktivitas melalui penyediaan lahan, bibit dan teknologi dalam menghadapi perubahan iklim”.
Pengadaan bibit dan benih komoditas pangan yang bermutu dan tersertifikasi memiliki peranan penting untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Selain itu juga harus harus didukung oleh ketersediaan serta penggunaan pupuk yang berimbang dan melibatkan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas.
Kalau semua itu sudah dilakukan, maka perlu juga adanya lembaga yang menjamin penyerapan atau pembelian hasil panen dan dukungan sistem pendanaan yang terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Untuk itu pemerintah dituntut untuk dapat mengatur agar pembibitan dan perbenihan komoditas pangan dapat terkoordinasi dan terpadu, mulai dari pengadaan, pendistribusian, penyimpanan hingga cara penanamannya.
Disamping itu, pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian semakin penting di tengah dampak perubahan iklim yang sering menganggu kelangsungan produksi bahan pangan.
Karena ada kalanya, beberapa tahun lalu suatu bibit dinyatakan unggulan, tetapi dengan adanya perubahan iklim, menjadi tidak unggul lagi disebabkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di alam. Riset dan teknologi sangat diperlukan untuk membuat bibit unggulan yang sesuai dengan kondisi alam dan iklim saat ini, juga untuk dapat mengatasi keterbatasan yang ada.
Perubahan iklim, karena selain menyebabkan kenaikan suhu dan penyimpangan cuaca, juga meningkatkan potensi serangan hama tanaman. Imbasnya, gagal panen, makanya harus diperhatikan oleh petani.
Pembahasan Rakornas juga fokus pada penciptaan ekosistem investasi pangan yang baik, dan dengan mengeliminasi kebijakan yang tidak mendukung usaha pertanian berkelanjutan. Sehingga petani Indonesia mampu menghadapi persaingan pasar internasional yang semakin dinamis dan kompetitif.
Sementara itu, diharapkan juga ketersediaan akses pembiayaan guna mendukung ketahanan pangan nasional, yang selama ini menjadi kendala bagi para petani, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan minim dukungan infrastruktur melalui inovasi skema pembiayaan inklusif berbasis teknologi informasi tepat guna.
Bambang Brodjonegoro selaku Menristek, telah melakukan kajian model pengembangan pertanian. Petani sendiri merupakan pengusaha di bidang pertanian. Di Australia pengusaha pertanian bangga menyebut dirinya petani, berbeda sekali dengan negara kita (Indonesia) dimana petani adalah mereka yang menjadi buruh dalam mengelola lahan pertanian.
Petani Indonesia harus mulai diubah mindsetnya, yaitu kalau mereka adalah pengusaha yang berskala kecil. Walaupun lahannya masih sedikit tapi berhak untuk menikmati segala fasilitas pertanian. Selain itu diharapkan untuk dapat lebih memiliki skill terhadap teknologi dan mulai memikirkan mengenai kemitraan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
KADIN Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, pengusaha dan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.