Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum dan Pemajuan Keamanan
Selamat pagi, masih lanjut yuk membahas kinerja dan hasil nyata dari Kabinet Kerja3ersama 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Wididodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Tanggal 19 Oktober 2017 menjadi hari ketiga dari diskusi Forum Merdeka Barat 9 di gedung Binagraha KSP.
Narasumber yang hadir untuk berikan laporan dari kinerja setiap Kabinet Kerja3ersama adalah:
1. Menkopolhukam, Wiranto
2. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
3. Menteri Hukum & HAM, Yasonna H Laoly
4. Men PAN RB, Asman Abnur
5. Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo
6. Sekjen Kemenag, H. Nur Syam
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
8. Menteri Luar Negeri,
9. KAPOLRI, Jenderal Tito Karnavian
10. Kasum TNI Laksdya Didit Herdiawan
11. Mendagri, Tjahjo Kumolo
12. Kepala BNPB Willem Rampangilei
13. Sestama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara
Menkopolhukam Wiranto: Stabilitas Polhukam Terjaga Baik
Menko Polhukam Wiranto mengakui adanya penurunan indeks demokrasi di tahun 2017. Hal itu tidak lepas dari pelaksanaan pilkada yang di beberapa daerah memprihatinkan. “Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016, menjadi 74,5 persen di tahun 2017,” kata Menko Polhukam Wiranto
Forum hasil kerja sama antara KSP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tersebut dibuka Kepala KSP Teten Masduki dan dipandu Jubir Presiden Johan Budi SP.
Dalam kesempatan ini juga, Wiranto menilai, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla stabilitas politik, hukum dan keamanan, dalam kondisi sangat baik.
Menurut Wiranto, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat. “Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini, stabilitas cukup baik,” tegas Wiranto.
Sementara itu dalam hal pelaksanaan demokrasi, Wiranto menyatakan, sejak era reformasi Indonesia terus membangun demokrasi. “Demokrasi kita sedang bergerak. Dan Pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada,” katanya.
Bagaimana hasilnya? “Tingkat demokrasi Indonesia dalam kategori sedang,” kata Wiranto seraya mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa tempat memprihatinkan. “Ini mempengaruhi indeks demokrasi kita.”
Menko Wiranto:
Semakin Bangga Pada Perbatasan Indonesia
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, kehadiran negara di wilayah perbatasan telah memberikan rasa bangga.
Hal itu ditunjukkan dari hasil pembangunan di perbatasan secara nyata. “Presiden tegas meminta wilayah perbatasan Indonesia harus lebih dibandingkan negara tetangga. Kalau bangunan mereka dua tingkat, kita harus tiga tingkat. Kita harus lebih bagus,” kata Menko Wiranto
Pembangunan wilayah perbatasan, menurut Menko Polhukam, adalah wujud nyata terkait amanat dalam Nawacita, yakni Membangun dari Pinggiran. Seperti membangun Pos lIntas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Pada 2015-2017 target terbangun 7 PLBN. Rencana pada 2018-2019 terbangun 9 PLBN.
“Membangun dari pinggiran ini harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga diharapkan akan terbangun shelter-shelter ekonomi baru. Industri berjalan, ekonomi daerah bergerak dan masyarakat akan semakin meningkat kesejahteraannya,” jelas Wiranto.
Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizrad Ryacudu menambahkan pembangunan di perbatasan juga dilakukan pihaknya dengan Kementerian PUPR. Dalam pengamanan di perbatasan merupakan wujud hadirnya negara dan penciptaan rasa aman bagi warga di perbatasan.
“Membangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan sepanjang 1.246 km di perbatasan. Termasuk peningkatan pembangunan pos pengamanan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT, yang jumlahnya pada 2015, sebanyak 45 unit, pada 2017 telah menjadi 71 unit. Di Pulau Sebatik dan Nunukan dibangun Menara Pancar. Kami juga melengkapi perbatasan dengan pesawat tanpa awak,” katanya.
Karena itu, Wiranto menekankan bahwa Instruksi Presiden ini bukan main-main. “Kita harus bangga menjadi Indonesia. Itu instruksi Presiden. Karena itu, di perbatasan tidak boleh kalah dengan negara tetangga di sebelahnya,” jelas Wiranto.
Pemerintah Menderadikalisasi 999 Mantan Teroris
Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia, termasuk Republik Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang menggunakan pendekatan hard approach dalam menanggulangi terorisme, Indonesia memiliki sebuah pendekatan lain, yakni pendekatan soft approach berupa Deradikalisasi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, program Deradikalisasi telah berhasil membina sebanyak 999 mantan teroris, yang terdiri dari 266 orang di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 733 orang di luar lapas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”.
“Kami menggunakan soft aproach dengan cara-cara yang lebih manusiawi, dengan cara-cara cerdas, yakni mereka (mantan teroris) dididik kembali dan dibina kembali, pada akhirnya dimasyarakatkan kembali,” terang Menko Polhukam Wiranto.
Pada forum yang dibuka oleh Kepala KSP Teten Masduki dan dimoderatori Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi itu, Menko Polhukam Wiranto pun mengungkapkan terdapat lima program yang dijalankan terkait Deradikalisasi.
Adapun kelima program tersebut antara lain pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan life skill, pengawasan dan pendampingan mantan teroris, dan pembinaan kewirausahaan.
Salah satu kelebihan dari program Deradikalisasi ini adalah bahwa Pemerintah tidak hanya membina mantan teroris, tetapi juga merangkul mereka untuk ikut terlibat sebagai Pembina program Deradikalisasi dan proaktif melawan penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat.
“Terdapat partisipasi aktif 50 eks (mantan) teroris dalam program pencegahan dan Deradikalisme, di mana mereka menjadi pembina sesama mantan teroris dan pelaku aktif melawan terorisme,” ujarnya.
Menhan Ryamizard Ryacudu:
Kader Bela Negara 74,3 Juta
Kebijakan ketahanan negara disusun sesuai nawacita Jokowi. Di antaranya terkait nawacita pertama, yakni menghadirkan negara dan menciptakan rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia.
Wujud nyata dari kebijakan pertahanan itu adalah pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu dan pembentukan kader bela negara.Hingga Tahun 2017, jumlah kader bela negara sebanyak 74,3 juta orang.
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizrad Ryacudu, terkait pemaparan capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK yang dibawakan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).
Dalam paparan itu disebutkan bahwa telah terjadi peningkatan anggaran pertahanan yang relatif signifikan, sejak 2015 hingga 2017. Yakni, dari Rp108,7 triliun menjadi Rp114,9 triliun untuk 2017.
Peningkatan anggaran tersebut otomatis berkorelasi dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Dimana, pada 2015 MEF memenuhi sebanyak 39,9 persen sedangkan pada 2017 sudah mencapai 50,9 persen.
“Sebagian besar anggaran diperuntukkan bagi alutsista. Beberapa alutsista terbaru di antaranya tank Leopard, KRI Bima Suci, 9 pesawat Sukhoi.Ini sudah final dan akan ditandatangani,” tuturnya.
Adanya perbaikan anggaran pertahanan juga memiliki hubungan dengan kian membaiknya tingkat kesejahteraan prajurit. Di antaranya tampak dari jumlah rumah terbangun bagi prajurit. Yakni, pada 2015 sebanyak 4.946 unit, pada 2017 sebanyak 7.761 unit. “Pembangunan ini bekerjasama dengan Kementerian PUPR,” katanya.
Capaian lain yang dipaparkan Kementerian Pertahanan terkait dengan langkah peningkatan pengamanan di perbatasan. Pengamanan perbatasan sendiri merupakan wujud hadirnya negara dan penciptaan rasa aman bagi warga di perbatasan.
“Membangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan sepanjang 1.246 km di perbatasan. Termasuk peningkatan pembangunan pos pengamanan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT, yang jumlahnya pada 2015, sebanyak 45 unit, pada 2017 telah menjadi 71 unit. Di Pulau Sebatik dan Nunukan dibangun Menara Pancar. Kami juga melengkapi perbatasan dengan pesawat tanpa awak,” katanya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK juga senantiasa mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Sehingga, meningkatkan kontribusinya pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF).
Terlihat dalam paparan Kemenhan, kontribusi industri pertahanan terhadap MEF terus mengalami peningkatan sejak 2014 hingga 2016. Termasuk di dalamnya proses pengadaan medium tank oleh BUMNIS PT Pindad yang dijadwalkan selesai prototipenya pada 2017 dan pembuatan kapal selam di BUMNIS PT PAL.
Di dunia, Indonesia juga turut berperan di bidang pertahana. Bahkan Indonesia, menurut Ryamizard, merupakan negara terbesar yang turut mengerahkan pasukan perdamaian ke berbagai tempat yang dilanda konflik ke dunia.
Bela Negara
Sementara itu, secara umum Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membeberkan adanya sejumlah terobosan yang dilakukan demi mewujudkan tugas pokok bidang polhukam. Terobosan itu, antara lain, adalah mengupayakan adanya usaha bela negara.
“Presiden Jokowi meminta agar tidak terjebak pada rutinitas, diciptaan terobosan demi terujudnya tugas pokok. Dalam rangka itulah, Polhukam melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai lembaga terkait, hasilnya adalah perlu adanya usaha bela negara,” katanya.
Walau sudah ada dalam UU, Wiranto mengtakan, langkah itu perlu dilakukan, yang bentuknya tidak hanya berorientasi pada latihan militer tapi lebih luas lagi. Diketahui, aturan hukum yang ada menyebutkan bahwa seluruh elemen masyarakat, mempunyai hak bela negara.
“Kelak usaha bela negara yang sifatnya lebih luas itu akan kendalikan oleh Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) yang memang mempunyai kemampuan untuk itu. Kini, aturan terkait itu sedang dalam proses penuntasan,” katanya.
Turut hadir sebagai pembicara dalam forum hasil kerja sama antara KSP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tersebut antara lain Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Sekjen Kemenag H Nur Syam, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kasum TNI Laksdya Didit Herdiawan, Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo, Sestama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. Acara dibuka Kepala KSP Teten Masduki dan dimoderatori Jubir Presiden Johan Budi SP.
Pemajuan Kebudayaan untuk Ketahanan Bangsa
Salah satu pencapaian pemerintahan Jokowi-JK dalam mendukung penguatan karakter bangsa adalah dengan diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada April 2017.
“Mudah-mudahan dengan realisasi UU Pemajuan Budaya menjadi tonggak sejarah Indonesia dalam melestarikan budaya nasional sebagai upaya menjaga ketahanan nasional dan NKRI melalui soft approach,” papar Mendikbud Muhadjir Effendy.
Mendikbud Muhadjir Effendy memaparkan hal tersebut dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”
Menteri Muhadjir menerangkan, semangat utama dari undang-undang itu adalah menghidupkan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional dengan melibatkan seluruh unsur mulai pemerintahan daerah, pegiat kebudayaan dan masyarakat.
Oleh karena itu, Mendikbud mengharapkan dengan bergulirnya kebijakan tersebut semakin merekatkan kebhinekaan bangsa ini. Implementasi pemajuan kebudayaan tersebut juga menjadi mozaik bangsa serta turut merekatkan elemen-elemen masyarakat.
“Kurang lebih akan ada 29 Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri dengan menempatkan kebudayaan sebagai roh dan DNA dari pembangunan nasional,” jelas Muhadjir Effendy.
Salah satu unsur penting dari implementasi dari UU Pemajuan ini adalah merevitalisasi desa adat. Saat ini, Kemendikbud sudah melakukan program itu di 139 desa pada tahun 2016 dan dilakukan 66 desa pada tahun ini.
Sebelumnya, Mendikbud menerangkan kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa.
Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan nasional, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh.
Selanjutnya, untuk pengembangan kebudayaan akan dilakukan penyebarluasan, pengkajian, dan peningkatan keberagaman objek kebudayaan.
Terakhir, dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan pemanfaatan objek kebudayaan untuk membangun karakter, meningkatkan ketahanan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kedudukan Indonesia dalam hubungan Internasional.
“Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh.”
Mendikbud menyampaikan bahwa pelindungan dan pengembangan kebudayaan ditempuh dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku dan pengelola kebudayaan untuk memperkuat arsitektur pemajuan kebudayaan.
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan akses masyarakat terhadap proses dan produk kebudayaan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Kemudian, meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar bangsa, dan meningkatkan mutu tata kelola pemajuan kebudayaan.
Banyak media yang bertanya mengenai capaian dari jajaran Menkopolhukam, memang masih banyak terjadi tindak pidana korupsi, teroris dan radikalisme, tetapi di tiga tahun terakhir ini, sudah banyak berkurang dan di atasi.
Banyak sekali pencapaian yang telah di lakukan oleh pemerintah bersama seluruh jajaran kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tugas kita sebagai warga negara dan Netizen untuk terus mengawal dan mendukung semua pencapaian ini.
güzel yazılar için siteme bekliyorum