3 Tahun Kabinet Kerja dalam Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan

Posted on

Capaian Kabinet Kerja Bersama Setelah 3 Tahun

Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan

Jakarta, 23 Oktober 2017 menjadi hari terakhir dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 dimana akan membahas mengenai pemberdayaan SDM yang ada di Indonesia, keberpihakan negara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.

Berikut beberapa Menteri yang turut hadir dan menjadi narasumber dalam diskusi hari ini :

  1. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP
  2. Menko PMK, Puan Maharani
  3. Mensos, Khofifah Indar Parawansa
  4. Menkes, Nila F. Moeloek
  5. Mendikbud, Muhajir Effendy
  6. Menteri ESDM, Ignasius Jonan
  7. Menteri PPPA, Yohana Yambise
  8. Menpora, Imam Nahrawi
  9. Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo
  10. Mentan, Andi Amran Sulaiman diwakili oleh Kepala Badan Ketahan Pangan (BKP), Agung Hendriadi
  11. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil diwakili Sekjen M. Noor Marzuki dan Dirjen Penataan Agraria, Djamaluddin
  12. Sekjen Kemenag, Nur Syam
  13. Menteri LHK, Siti Nurbaya diwakili oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan, Yuyu Rahayu

Tiga Tahun Jokowi-Jk, Menko PMK Puan Maharani menyatakan Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Menghapuskan ketimpangan, merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla, memasuki tahun ke tiga kepemimpinannya, Pemerintah telah menetapkan tahun 2017 sebagai tahun pemerataan.

Capaian yang telah berhasil dilakukan kerja bersama Kabinet Kerja selama tiga tahun terakhir adalah dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat tang terlihat dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9% pada tahun 2014 menjadi 69,5% pada tahun 2015, meningkat menjadi 70,19% di tahun 2016 dan terakhir menjadi 90,79% pada tahun 2017.

“Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91% dimana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata IPM pada periode 2010-2015 yang hanya bisa mencapai 0,78%. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development,” terang Menko Puan.

Sementara Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,414% pada tahun 2014 menjadi 0,402% di tahun 2015, turun menjadi 0,394% di tahun 2016 dan terus menurun hingga menjadi 0,393% di tahun 2017. Penurunan ini tercermin dari meningkatnya daya beli 40% masyarakat terbawah.

Berdasarkan data Kemenko PKM, pengeluaran dari kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 70,02% pada tahun 2016 menjadi 70,12% di tahun 2017.

Naiknya nilai IPM dan menurunnya tingkat Indek Gini berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana saat tahun 2014 tingkat kemiskinan Indonesia mencapai tingkat 11,85%, sedangkan saat ini menjadi 10,64% (di tahun 2017).

Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi dan Program Keluarga Harapan.

Tiga Tahun Jokowi-Jk, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Membangun Indonesia dari Hulu ke Hilir

Program Bansos (Bantuan Sosial) Pemerintah tersebut dapat menyangga 26-30 persen pengeluaran Rumah Tangga masyarakat tidak mampu.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai lebih efektif  dan mampu meminimalisir berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, juga akan memotong banyak jalur administrasi yang mengurangi jumlah dana yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Bansos non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera juga bertujuan untuk mengurangi perilaku konsumtif pada masyarakat,  dan membangun pola pikir dan kebiasaan untuk menabung.
Selain mensukseskan Bansos, Kemensos juga sudah merealisasikan penyaluran beras sejahtera sejak tahun 2015-2017 secara lebih merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga berkomitmen dan bersinergi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, melalui pendidikan berkarakter bangsa dan gerakan nasional revolusi mental. Sebanyak 61.507 sekolah telah menerapkan pendidikan berkarakter. Mendikbud akan terus meningkatkan akses pendidikan, dan total ada 15 juta lebih keluarga Indonesia memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan.

Tiga Tahun Jokowi-Jk, Menteri PPPA, Yohana Yambise Capaian Three Ends

Pada kesempatan kali ini, Menteri PPPA Yohana Yambise menyatakan bahwa Indonesia sudah menekan semaksimal mungkin kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan dengan program unggulannya Three Ends

 

Kita memang hanya sekedar Netizen yang tidak mengetahui  dan memahami dunia politik atau pemerintah, namun kita memiliki hak untuk mengetahui apa saja kinerja dari Kabinet Kerja pemerintah yang sedang berjalan.

Jangan hanya bisa mengumpat atau nyinyir pada kinerja pemerintahan, yuk ikut serta dalam membangun Indonesia.

Pencapaian 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan informasi lebih akurat, dengan data yang valid dan narasumber terpercaya bisa kita dapat dengan follow semua media sosial Forum Merdeka Barat 9.

Spread the love

One thought on “3 Tahun Kabinet Kerja dalam Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *