Mengenal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Saya baru tahu loh, ternyata setiap pengadaan barang dan juga jasa yang dilakukan oleh pemerintah, ternyata harus lulus pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari LKPP.

Apa itu LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Diskusi Media dan Radio Talkshow “‘Pengadaan Publik yang Modern untuk Indonesia Lebih Baik'” LKPP dibentuk tahun 2007 menjadi bagian dari reformasi keuangan negara. Tahun ini menjadi tahun ke 10 dari kinerja LKPP.

Saya berkesempatan mengikuti acara Talkshow ini bersama Bunda Blogger Indonesia bertempat di Tjikinii Lima Restaurant, Jakarta.

Narasumber yang hadir yaitu:
1. Bapak Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
2. Bapak Firman Dharmawan, Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia.
3. Bapak Febri Hendri, Koordinator Divisi Investigasi ICW.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat penting keberadaannya guna mencapai tujuan tercapainya efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
untuk meningkatkan kualitas pengadaan publik. Saat itu, pemerintah mengidentifikasi perlunya sistem pengadaan
dengan regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Maka diputuskan perlu ada lembaga negara dengan kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan
strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan terkait reformasi pengadaan.

Wajar jika Pemerintah Indonesia fokus meningkatkan kualitas pengadaan publik, karena tak kurang dari Rp 672 triliun
dialokasikan pada 2013 untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Angka ini setara dengan 40 persen dari total
anggaran negara yang besarnya Rp 1.680 triliun.

Tahun ini, genap satu dekade LKPP bekerja dalam mereformasi pengadaan di Indonesia. Sejumlah langkah dan terobosan telah dilakukan oleh LKPP untuk mencapai tujuannya. LKPP juga bermitra dengan banyak lembaga, termasuk Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia), lembaga wali amanat yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk mengelola Hibah Compact dari Pemerintah Amerika Serikat.

Melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, MCA-Indonesia mendukung LKPP untuk meningkatkan kapasitas para
profesional pengadaan publik, memperkuat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), meningkatkan kualitas Sistem
Informasi Manajemen Pengadaan, menerapkan sistem kontrak katalog, serta mengembangkan pengadaan bagi proyek
kemitraan pemerintah dan swasta.

Kemitraan ini diharapkan dapat membantu pemerintah menghemat biaya, mencapai efisiensi dalam pengadaan, serta
memastikan kualitas pengadaan sesuai dengan kepentingan publik dan waktu yang telah direncanakan.

Penghematan ini bermuara pada perbaikan layanan pembelian barang dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia. Agar masyarakat memahami perkembangan dalam sektor pengadaan publik dan relevansinya bagi kehidupan mereka, LKPP dan MCA-Indonesia bekerja sama mensosialisasikan pencapaian satu dekade LKPP. Rangkaian acara sosialisasi bagi media dan publik ini akan diadakan pada 5-6 Desember 2017 di Jakarta.


Tujuannya adalah :
1. Mensosialisasikan informasi tentang pencapaian LKPP selama satu dekade dan modernisasi pengadaan
2. Meningkatkan kesadaran publik akan nilai penting pengadaan yang modern

Millenium Challenge Account-Indonesia merupakan lembaga hibah compact dari Amerika yang memberi bantuan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan Ekonomi.

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang untuk membantu pemerintah mempercepat reformasi ekonomi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proyek ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPKK) dan mca-indonesia di 44 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan dari 600 ULP yang ada di Indonesia.

Tujuan dari proyek modernisasi pengadaan adalah tercapainya efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan di saat yang sama memastikan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik dan waktu yang direncanakan. Juga dapat meminimalisir tindakan korupsi di pemerintah.

Efesiensi tersebut akan bermuara pada layanan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk memantau kinerja LKPP kita sebagai warga negara bisa melihat langsung di e-katalog loh

 

3 Replies to “Mengenal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *